Dalam rangka mengawal pelaksanaan program Pangan Fortifikasi di Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 3 November 2015 BBPOM di Mataram menyelenggarakan Pertemuan Pengawasan Pangan Fortifikasi yang diikuti oleh 30 peserta yang melibatkan SKPD Provinsi / Kab / Kota, Micronutrient Initiative Provinsi NTB dan industri garam beryodium se Nusa Tenggara Barat. Narasumber dalam pertemuan tersebut berasal dari BBPOM di Mataram, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Disperindag Provinsi NTB dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB.
Lintas sektor sangat mengapresiasi kegiatan pertemuan yang diinisiasi oleh BBPOM Mataram karena sekaligus sebagai media monitoring dan evaluasi Tim GAKY Provinsi NTB yang selama ini mati suri. Kepala BBPOM di Mataram menyampaikan bahwa penanganan masalah Fortifikasi Pangan, termasuk rendahnya konsumsi garam beryodium oleh masyarakat perlu dilakukan secara terstruktur, terukur dan terpadu secara lintas sektor khususnya terkait pengawasan dan pembinaan di tingkat produsen dan di peredaran, KIE bagi masyarakat serta penegakan law enforcement bagi pelaku pelanggaran (pemberian sanksi administratif, pidana atau sanksi sosial). Badan POM tidak dapat berperan sendiri, sehingga diperlukan dukungan, kerjasama dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan secara terus - menerus dalam rangka mengatasi masalah kekurangan gizi mikro guna mendukung program Milenium Development Goals (MDGs).
Forum diskusi berlangsung sangat interaktif, seluruh SKPD dan pelaku usaha menyampaikan berbagai kendala dalam rangka memetakan serta menginventarisir permasalahan yang dihadapi guna mensukseskan program Fortifikasi Pangan, terutama upaya meningkatkan konsumsi garam beryodium di NTB. Pertemuan ini menghasilkan 10 rekomendasi, yaitu :
- Bersurat kepada Gubernur NTB untuk mengaktifkan aksi - aksi daerah penggunaan garam beryodium sesuai Instruksi Gubernur NTB No. 1 Tahun 2010, Perda Provinsi NTB No. 3 Tahun 2006 dan Permendagri No. 63 Tahun 2010
- Tim GAKY Provinsi NTB agar lebih aktif dan turun ke Kab / Kota untuk melakukan pembinaan termasuk membentuk Tim GAKY di tingkat Kecamatan
- Perlu aksi nyata dan terpadu oleh Tim GAKY Provinsi dan Tim GAKY Kabupaten / Kota bersama SKPD terkait untuk melakukan pembinaan ke daerah - daerah yang rendah cakupan konsumsi garam beryodium
- Masing - masing SKPD sesuai tupoksi melakukan bimtek kepada produsen garam beryodium untuk menjaga mutu kandungan yodium tidak kurang dari 50 ppm di tingkat produksi
- Masing - masing SKPD sesuai tupoksi meningkatkan sosialisasi GAKY kepada anak sekolah yang merupakan generasi penerus, termasuk melatih pengurus OSIS di tingkat SMP dan SMA sebagai kader GAKY
- Agar ada tataniaga pendistribusian garam beryodium dari sentra produksi sampai kepada konsumen
- Pemerintah Provinsi NTB agar memfasilitasi IKM garam beryodium supaya pada tahun 2015 - 2016 ada IKM memperoleh SNI (SKPD terkait membuat telaahan permasalahan dan dilaporkan kepada Sekda Provinsi NTB sebagai bahan kajian dan tindak lajut)
- Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk IKM garam beryodium dalam rangka Sertifikasi SNI dan memperoleh nomor pendaftaran dari Badan POM RI (izin MD) untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi pangan
- Masing - masing SKPD agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Balai Besar POM di Mataram utamanya terkait pengawasan garam beryodium
- Penegakan hukum (law enforcement) terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan garam konsumsi yang tidak memenuhi ketentuan
GERTAK (GERAKAN SERENTAK) DUKUNG FORTIFIKASI GARAM BERYODIUM MENUJU GENERASI NTB YANG CERDAS DAN BERDAYA SAING
BBPOM di Mataram
